Bupati Realisasi Aspirasi PPNI Alokasikan Formasi Perawat dalam Seleksi ASN 2024
“Tahun 2024 kita punya formasi 150 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk tenaga kesehatan, 68 diantaranya untuk perawat,” kata Bupati Tiwi.
Bupati berharap alokasi 68 formasi tersebut bisa menjadi peluang bagi para perawat di Purbalingga yang masih berstatus honorer untuk menjadi ASN. Disebutkan saat ini masih ada 155 perawat yang masih berstatus honorer BLUD baik di RSUD maupun Puskesmas.
“Tentunya jumlah alokasi formasi ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran karena Pemkab Purbalingga selalu memastikan seluruh hak-hak PPPK terpenuhi, mulai dari gaji pokok, tunjangan fungsional, jasa pelayanan, serta peningkatan gaji berkala,” kata Bupati Tiwi.
Bupati berkomitmen untuk terus memberi alokasi PPPK untuk formasi perawat. Meski demikian butuh waktu dan dilakukan secara bertahap untuk mengakomodir seluruh perawat honorer yang ada.
“Persiapkan dengan baik agar bisa sukses dalam seleksi. Mekanisme seleksi ASN dilakukan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Bupati mengajak agar PPNI senantiasa terus bersinergi dengan pemerintah. Khususnya dalam mengentaskan permasalahan kesehatan maupun meningkatkan derajat kesehatan di Purbalingga.
Ia menyebutkan sejumlah prestasi diraih Purbalingga berkaitan dengan kesehatan. Mulai dari kasus stunting yang ditekan hingga jadi 11,78 %, kabupaten bebas Frambusia, kabupaten ODF (Open Defacation Free) dan meraih Universal Health Coverage (UHC).
“Kita saat ini masih punya PR untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB),” katanya.
Ketua DPD PPNI Purbalingga, Supriyatno menyampaikan sejumlah aspirasi dari para anggota PPNI di Purbalingga. Salah satunya Pemkab Purbalingga diharapkan memperbanyak kuota seleksi ASN (PNS/PPPK) khususnya untuk tenaga perawat.
“Harapan kami seluruh anggota yang masih honorer bisa terjaring semua. Termasuk juga perawat yang menjadi pendamping di desa,” katanya.
Aspirasi kedua, DPD PPNI Purbalingga juga berharap kucuran dana hibah organisasi. Hal ini guna mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam bersinergi dengan pemerintah.
